Menurut Ketua Panitia Peringatan 1 Mei, Buce D Batkorumbawa, SH, moment ini sangat berharga dan selalu diperingati setiap tahunnya di seluruh tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura.
“Untuk itu, tanggal 1 Mei akan diupayakan semeriah mungkin dengan menggelar berbagai kegiatan, termasuk menghiasasi kota Sentani dengan Bendera Merah Putih,” katanya, Selasa (27/4).
Melalui moment ini, dia mengajak semua komponen bangsa agar selalu menghargai jasa para pahlawannya. Buce juga mengajak semua anak-anak bangsa agar menghilangkan perbedaan yang kini masih nampak soal integrasi Papua ke NKRI.
Sumber :
http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&jd=Kibarkan+Merah-Putih+untuk+1+Mei&dn=20100427194513
Makna 1 Mei Tidak Boleh Pudar
Sabtu, 24 April 2010 03:04 WIB
Sentani, (tvOne)
Makna 1 Mei kembalinya Irian Barat ke Pangkuang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak boleh pudar.
Pelaku sejarah Papua Ramses Ohee, di Sentani Ibukota Kabupaten Jayapura, Jumat mengatakan makna 1 Mei bagi masyarakat di Papua wajib diperingati karena sejarah mencatat mulai pada tahun 1963 Papua adalah sebagai dari NKRI. "Diibaratkan anak yang hilang orang Papua sudah kembali ke rumah orang tuanya setelah hilang sekian lama yang dicari dengan segala pengorbanan," katanya.
Dikatakannya, peringatan 1 Mei tidak boleh didiamkan begitu saja, harus diperingati dengan suka cita yang meriah karena Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak boleh dipisahkan dengan cara apapun .
Di samping itu kata dia, untuk memberikan pemahaman bagi generasi muda bahwa 1 Mei kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI adalah momen tepat untuk membangkitkan semangat para pahlawan.
Sebagai sejarawan, ia menuntut semua pihak supaya buku 1 Mei dibagi keseluruh tanah Papua supaya generasi muda bisa membaca agar bisa mengenal siapa dia, bangsanya milik siapa. "Saya berharap semua masyarakat Papua bisa memahami makna 1 Mei mulai dari kota, distrik sampai di pedalaman," ujarnya
Di tempat yang sama Komandan Kodim 1701 Jayapura Letkol Inf. Imam Santosa, MA mengharapkan partisipasi masyarakat dalam peringatan 1 Mei. "Momen ini sangat penting untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan kita sekembalinya Papua ke pangkuan NKRI," katanya
Untuk persiapan peringatan 1 Mei di Kabupaten Jayapura sejumlah kegiatan akan dilakukan, diantaranya adalah Napak Tilas yang akan diikuti oleh TNI/Polri, pelajar, pemuda, dan masyarakat dengan rute star Kampung Wisata Tablanusu Distrik Depapre finis di Kalkote Distrik Sentani Timur.
Parade perahu merah putih di Danau Sentani, terjun payung di Pantai Kalkote, dan karvanal budaya dari paguyuban yang ada di Kabupaten Jayapura.
Menurut ketua panitia peringatan 1 Mei Buce Batkorumbawa juga selaku Asisten III Setda Kabupaten Jayapura, persiapan panitia telah mencapai 99 persen. Peringatan 1 Mei di kabupaten Jayapura akan menelan dana sebesar Rp300 juta.
Makna 1 Mei kembalinya Irian Barat ke Pangkuang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak boleh pudar.
Pelaku sejarah Papua Ramses Ohee, di Sentani Ibukota Kabupaten Jayapura, Jumat mengatakan makna 1 Mei bagi masyarakat di Papua wajib diperingati karena sejarah mencatat mulai pada tahun 1963 Papua adalah sebagai dari NKRI. "Diibaratkan anak yang hilang orang Papua sudah kembali ke rumah orang tuanya setelah hilang sekian lama yang dicari dengan segala pengorbanan," katanya.
Dikatakannya, peringatan 1 Mei tidak boleh didiamkan begitu saja, harus diperingati dengan suka cita yang meriah karena Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak boleh dipisahkan dengan cara apapun .
Di samping itu kata dia, untuk memberikan pemahaman bagi generasi muda bahwa 1 Mei kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI adalah momen tepat untuk membangkitkan semangat para pahlawan.
Sebagai sejarawan, ia menuntut semua pihak supaya buku 1 Mei dibagi keseluruh tanah Papua supaya generasi muda bisa membaca agar bisa mengenal siapa dia, bangsanya milik siapa. "Saya berharap semua masyarakat Papua bisa memahami makna 1 Mei mulai dari kota, distrik sampai di pedalaman," ujarnya
Di tempat yang sama Komandan Kodim 1701 Jayapura Letkol Inf. Imam Santosa, MA mengharapkan partisipasi masyarakat dalam peringatan 1 Mei. "Momen ini sangat penting untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan kita sekembalinya Papua ke pangkuan NKRI," katanya
Untuk persiapan peringatan 1 Mei di Kabupaten Jayapura sejumlah kegiatan akan dilakukan, diantaranya adalah Napak Tilas yang akan diikuti oleh TNI/Polri, pelajar, pemuda, dan masyarakat dengan rute star Kampung Wisata Tablanusu Distrik Depapre finis di Kalkote Distrik Sentani Timur.
Parade perahu merah putih di Danau Sentani, terjun payung di Pantai Kalkote, dan karvanal budaya dari paguyuban yang ada di Kabupaten Jayapura.
Menurut ketua panitia peringatan 1 Mei Buce Batkorumbawa juga selaku Asisten III Setda Kabupaten Jayapura, persiapan panitia telah mencapai 99 persen. Peringatan 1 Mei di kabupaten Jayapura akan menelan dana sebesar Rp300 juta.
Sumber : http://nusantara.tvone.co.id/berita/view/37393/2010/04/24/makna_1_mei_tidak_boleh_pudar/
Nicholas: Tak Ada Pelanggaran HAM di Papua
Selasa, 6 April 2010 | 20:53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin senior sekaligus pendiri gerakan separatis Papua Merdeka, Nicholas Youwe (85), mengaku tidak melihat ada ketidakpuasan maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seperti selama ini kerap disebut terjadi di tanah kelahirannya tersebut. Hal itu disampaikan Youwe, Selasa (6/4/2010), usai menemui Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan jajarannya di Kementerian Pertahanan, Jakarta.
Youwe, yang selama ini bermukim di Belanda, didampingi mantan Mantan Menteri Luar Negeri OPM Nicholas M Messet. Dalam pertemuan itu Youwe juga mengaku bangga saat dirinya dipertemukan dengan sejumlah perwira TNI dari berbagai kesatuan dan matra angkatan TNI, yang berasal dari Papua. Dia minta pemerintah bisa lebih banyak lagi menerima putra asli Papua sebagai prajurit TNI.
"Saya tidak melihat ada hal-hal seperti itu (ketidakpuasan dan pelanggaran HAM) terjadi di Papua. Papua itu wilayah Indonesia dan semua rakyat Indonesia ingin maju. Kami ingin jadi warganegara yang setia," ujar Youwe.
Lebih lanjut kepada wartawan, Youwe mengaku baru beberapa minggu ini tinggal dan kembali ke Indonesia setelah selama hidupnya kebanyakan dihabiskan di Belanda. Terkait pelangaran HAM, dia mengatakan sangat mengenal orang Papua. Ada orang Papua yang beradab dan ada juga yang biadab. Tidak bisa pemerintah Indonesia selalu dipersalahkan. "Hak Asasi Manusia orang Papua sudah direalisasikan pada tahun 1969 dan diakui PBB ketika orang Papua menentukan nasibnya sendiri dalam Republik Indonesia," ujar Youwe.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku sepakat dengan pernyataan Youwe soal tidak ada lagi pelanggaran HAM di Papua. Menurutnya, Youwe bahkan menganjurkan seluruh elemen OPM untuk mendukung dan membangun RI.
Sumber :
http://regional.kompas.com/read/2010/04/06/20535475/Nicholas.Tak.Ada.Pelanggaran.HAM.di.Papua-3
Sabtu, 24 April 2010
Seperempat Anggaran Negara untuk Bangun Jalan di Papua
Kamis, 22 April 2010 | 17:00 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekitar 25 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010 untuk sektor infrastruktur dialokasikan untuk pembangunan jalan di wilayah Papua. Kementerian ini mendapatkan Rp 805 miliar dari APBN Perubahan.
“Dari jumlah itu Rp 238 miliar dialokasikan untuk (peningkatan ruas jalan) Papua. Selebihnya sebagian besar untuk infrastruktur pengairan,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di sela acara peringatan “Hari Air Dunia” di Jakarta, Kamis (22/4).
Terdapat 11 ruas jalan di Papua yang sedang dibangun dan menjadi prioritas pembangunan infrastruktur. 11 ruas jalan itu adalah Sorong-Makbon-Mega (88 Km), Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari (536 Km), Manokwari-Bintuni (253 Km), Fakfak-Hurimber-Bomberay (161 Km), Nabire-Wagete-Enarotali (262 Km), Timika-Mapurujaya-Pomako (42 Km), Serui-Menawi-Saubeba (49 Km), Jayapura-Wamena-Mulia (733 Km), Jayapura-Sarmi (364 Km), Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Bts. Papua Nugini (53 Km), Merauke-Woropko (557 Km).
Selama kurun waktu 2005 sampai 2009, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan lebih dari Rp 2,343 triliun untuk pembangunan jalan di Papua dan Rp 1,219 triliun untuk Papua Barat.
Selain untuk Papua, alokasi APBN Perubahan juga dibagi untuk pembangunan jalan di koridor ekonomi, yaitu jalur Lintas Timur Sumatera, Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, dan jalur timur mulai Bali, Lombok sampai Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Sesuai dengan arahan Presiden di Tampak Siring kemarin supaya kita meningkatkan domestic connectivity untuk mendukung perokonomian nasional,” ujar Djoko. Ia menambahkan jalan di koridor ini harus ditingkatkan ke kondisi mantap.
Belum semua jalan yang termasuk koridor ekonomi terhubung. Misalnya jalur lintas selatan Kalimantan. Meski sudah tersambung tetapi belum semua jalur terpoles dengan aspal. Sedangkan di lintas barat Sulawesi meski konstruksi beton sudah terpasang namun belum semua jalur sudah terhubung. “Kita usahakan supaya ini cepat diselesaikan. Tetapi tentu secara bertahap,” katanya.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, total panjang jalan yang dibangun di koridor ekonomi selama lima tahun mendatang akan mencapai 20.000 kilometer. “Anggaran untuk ini akan dialokasikan secara bertahap melalui APBN 2010-2014 secara bertahap. Sampai kondisinya baik seluruhnya,” ujarnya.
KARTIKA CANDRA
“Dari jumlah itu Rp 238 miliar dialokasikan untuk (peningkatan ruas jalan) Papua. Selebihnya sebagian besar untuk infrastruktur pengairan,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di sela acara peringatan “Hari Air Dunia” di Jakarta, Kamis (22/4).
Terdapat 11 ruas jalan di Papua yang sedang dibangun dan menjadi prioritas pembangunan infrastruktur. 11 ruas jalan itu adalah Sorong-Makbon-Mega (88 Km), Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari (536 Km), Manokwari-Bintuni (253 Km), Fakfak-Hurimber-Bomberay (161 Km), Nabire-Wagete-Enarotali (262 Km), Timika-Mapurujaya-Pomako (42 Km), Serui-Menawi-Saubeba (49 Km), Jayapura-Wamena-Mulia (733 Km), Jayapura-Sarmi (364 Km), Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Bts. Papua Nugini (53 Km), Merauke-Woropko (557 Km).
Selama kurun waktu 2005 sampai 2009, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan lebih dari Rp 2,343 triliun untuk pembangunan jalan di Papua dan Rp 1,219 triliun untuk Papua Barat.
Selain untuk Papua, alokasi APBN Perubahan juga dibagi untuk pembangunan jalan di koridor ekonomi, yaitu jalur Lintas Timur Sumatera, Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, dan jalur timur mulai Bali, Lombok sampai Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Sesuai dengan arahan Presiden di Tampak Siring kemarin supaya kita meningkatkan domestic connectivity untuk mendukung perokonomian nasional,” ujar Djoko. Ia menambahkan jalan di koridor ini harus ditingkatkan ke kondisi mantap.
Belum semua jalan yang termasuk koridor ekonomi terhubung. Misalnya jalur lintas selatan Kalimantan. Meski sudah tersambung tetapi belum semua jalur terpoles dengan aspal. Sedangkan di lintas barat Sulawesi meski konstruksi beton sudah terpasang namun belum semua jalur sudah terhubung. “Kita usahakan supaya ini cepat diselesaikan. Tetapi tentu secara bertahap,” katanya.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, total panjang jalan yang dibangun di koridor ekonomi selama lima tahun mendatang akan mencapai 20.000 kilometer. “Anggaran untuk ini akan dialokasikan secara bertahap melalui APBN 2010-2014 secara bertahap. Sampai kondisinya baik seluruhnya,” ujarnya.
KARTIKA CANDRA
Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/04/22/brk,20100422-242524,id.html
Kamis, 22 April 2010
PAPUA BARAT : Umat Beragama Hidup Penuh dengan Toleransi
Rabu, 21 April 2010
BINTUNI (Suara Karya): Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat telah menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) akhir pekan lalu, guna mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan MTQ Tingkat Provinsi Papua Barat, yang berlangsung di Kota Sorong, 10 Mei 2010 ini. MTQ Bintuni ini berjalan aman dan lancar.
Masalah religi di kalangan masyarakat Papua Barat, benar-benar menjadi sangat penting. Sebab, kesadaran warga setempat terhadap ajaran agama sangat tinggi. "Ini berlaku untuk semua pemeluk agama di Papua Barat baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu Buddha dan lainnya," kata Bupati Bintuni, drg Alfons Manibui DESS, kepada wartawan di Bintuni, akhir pekan lalu.
Dikatakan, yang terpenting sekarang warga Papua Barat, khususnya masyarakat Bintuni dididik untuk saling menghargai. Terutama, antar umat beragama di daerah ini demi untuk kemajuan pembangunan Bintuni ke depan. Mereka hidup penuh toleransi.
Menyangkut MTQ ketiga di Kabupaten Bintuni tersebut, kata Ketua Panitianya, Abduk Muin Ritarita, kegiatan ini diikuti 73 qori/qoriah terbaik dari masing-masing distrik. Antara lain Distrik Aranday, Sumuri, Aroba dan Distrik Kamundan.
Menyangkut persiapan MTQ tingkat Provinsi Papua Barat, yang berlangsung di Kota Sorong, 10 Mei 2010 ini, berbagai kegiatan sudah dilakukan. Termasuk, anggaran yang disiapkan melalui aksi pengumpulan dana spontan. Dana yang terkumpul hingga kini mencapai Rp 12 miliar.
Dalam setiap tatap muka dengan masyarakat pengusaha dan para tokoh masyarakat baik di Sorong, mau pun di Manokwari, ibu kota Papua Barat, Gubernur Bram Atururi, meminta kontribusi dari semua pihak demi menyukseskan terselenggaranya MTQ tingkat Papua Barat tersebut.
Gubernur memuji partisipasi masyarakat Papua Barat, dalam memberikan kontribusinya bagi terselenggaranya acara ini. "Saya mengharapkan partisipasi semua pihak untuk menyukseskan penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Papua Barat 2010 di Kota Sorong," kata Atururi. (Yacob Nauly)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=251398
Kamis, 15 April 2010
Boven Digoel Tawarkan Fasilitas Lebih Dokter Spesialis
Minggu, 11 April 2010 14:27 WIB
Bogen Digoel (ANTARA News) - Kabupaten Boven Digoel, Papua menawarkan fasilitas lebih bagi setiap dokter spesialis yang mau bertugas di wilayah yang berada di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini itu.
Kepala Dinas Kesehatan Boven Digoel, Titus Tambaib di Boven Digoel, Minggu, mengatakan, fasilitas lebih itu berupa tunjangan lebih besar, rumah dan isinya, mobil dan kesempatan menimba ilmu di negara lain.
"Prinsipnya adalah, jika ada dokter spesialis yang datang cukup bawa koper saja karena semuanya sudah disediakan di sini," katanya.
Ia mengatakan, tunjangan dokter yang diberikan tidak akan kalah dibandingkan dengan dokter spesialis yang bertugas di Pulau Jawa.
Menurut dia, kebutuhan dokter spesialis sudah sangat mendesak di Boven Digoel karena hingga kini belum ada dokter spesialis di daerah itu.
Ia berharap, tahun 2010 ini ada dokter spesialis yang mau datang ke daerahnya untuk jenis dokter anak, dokter kandungan, dokter bedah dan dokter penyakit dalam.
Kabupaten yang baru terbentuk tahun 2002 ini saat ini sedang membangun rumah sakit senilai Rp63 miliar dan belum termasuk peralatan medis senilai Rp51 miliar.
Bangunan rumah sakit megah itu kini masih dalam proses pengerjaan dan diharapkan selesai pertengahan tahun 2010 ini.
Untuk menggaet dokter yang mau bertugas di rumah sakit itu, Dinas Kesehatan akan bekerja sama dengan Departemen Kesehatan melalui jalur penerimaan PNS.
Selain itu, juga akan diupayakan dengan mendatangkan dokter spesialis secara mandiri dengan sistem kontrak.
"Kita minta bekerja satu atau dua tahun di sini dan kalau bisa jadi PNS di sini," ujarnya.
Hingga kini baru ada satu rumah sakit di Boven Digoel namun berada di Distrik Mindiptana yang merupakan daerah perbatasan.
Rumah sakit bergerak milik Depkes itu kini hanya ada dua dokter tanpa ada dokter spesialis.
Aneka peralatan radiologi dan laboratorium juga tidak berfungsi normal karena tidak ada tenaga medis yang mengoperasikan.
Titus mengatakan, hingga kini baru ada 25 dokter umum dan lima dokter gigi untuk melayani 60 ribu warga di 20 distrik Boven Digoel.
Untuk melayani kesehatan warga, Pemkab Boven Digoel memberikan jaminan kesehatan bagi semua warga sehingga bisa berobat gratis.
Pemkab Boven Digoel juga sering mengirimkan warganya yang sakit untuk berobat di Merauke, Jayapura bahkan Jakarta dengan menyewa pesawat.
Jika rumah sakit daerah itu berfungsi maka tidak akan ada lagi sewa pesawat untuk mengirim pasien ke luar kota.
(T.S027/Z002/P003)
Kepala Dinas Kesehatan Boven Digoel, Titus Tambaib di Boven Digoel, Minggu, mengatakan, fasilitas lebih itu berupa tunjangan lebih besar, rumah dan isinya, mobil dan kesempatan menimba ilmu di negara lain.
"Prinsipnya adalah, jika ada dokter spesialis yang datang cukup bawa koper saja karena semuanya sudah disediakan di sini," katanya.
Ia mengatakan, tunjangan dokter yang diberikan tidak akan kalah dibandingkan dengan dokter spesialis yang bertugas di Pulau Jawa.
Menurut dia, kebutuhan dokter spesialis sudah sangat mendesak di Boven Digoel karena hingga kini belum ada dokter spesialis di daerah itu.
Ia berharap, tahun 2010 ini ada dokter spesialis yang mau datang ke daerahnya untuk jenis dokter anak, dokter kandungan, dokter bedah dan dokter penyakit dalam.
Kabupaten yang baru terbentuk tahun 2002 ini saat ini sedang membangun rumah sakit senilai Rp63 miliar dan belum termasuk peralatan medis senilai Rp51 miliar.
Bangunan rumah sakit megah itu kini masih dalam proses pengerjaan dan diharapkan selesai pertengahan tahun 2010 ini.
Untuk menggaet dokter yang mau bertugas di rumah sakit itu, Dinas Kesehatan akan bekerja sama dengan Departemen Kesehatan melalui jalur penerimaan PNS.
Selain itu, juga akan diupayakan dengan mendatangkan dokter spesialis secara mandiri dengan sistem kontrak.
"Kita minta bekerja satu atau dua tahun di sini dan kalau bisa jadi PNS di sini," ujarnya.
Hingga kini baru ada satu rumah sakit di Boven Digoel namun berada di Distrik Mindiptana yang merupakan daerah perbatasan.
Rumah sakit bergerak milik Depkes itu kini hanya ada dua dokter tanpa ada dokter spesialis.
Aneka peralatan radiologi dan laboratorium juga tidak berfungsi normal karena tidak ada tenaga medis yang mengoperasikan.
Titus mengatakan, hingga kini baru ada 25 dokter umum dan lima dokter gigi untuk melayani 60 ribu warga di 20 distrik Boven Digoel.
Untuk melayani kesehatan warga, Pemkab Boven Digoel memberikan jaminan kesehatan bagi semua warga sehingga bisa berobat gratis.
Pemkab Boven Digoel juga sering mengirimkan warganya yang sakit untuk berobat di Merauke, Jayapura bahkan Jakarta dengan menyewa pesawat.
Jika rumah sakit daerah itu berfungsi maka tidak akan ada lagi sewa pesawat untuk mengirim pasien ke luar kota.
(T.S027/Z002/P003)
COPYRIGHT © 2010
http://www.antara.co.id/berita/1270970870/boven-digoel-tawarkan-fasilitas-lebih-dokter-spesialis
Rabu, 14 April 2010
Boven Digoel Bangun Pembangkit Listrik
Sabtu, 10 April 2010 07:27 WIB
Boven Digoel (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Papua kini membangun sendiri pembangkit listrik tenaga diesel untuk mencukupi kebutuhan listrik sebab pasokan dari PT PLN sangat minim.
Seorang operator pembangkit listrik di Boven Digoel, Abraham Aremis di Boven Digoel, Sabtu, mengatakan, pembangkit listrik itu mampu memenuhi semua kebutuhan listrik sehingga tidak ada lagi pemadaman.
Untuk mengoperasikan pembangkit itu, katanya, Pemkab Boven Digoel bekerja sama dengan perusahaan swasta dan PT PLN.
Pembangkit itu memiliki enam mesin dengan kapasitas maksimal 1.780 kilovolt yakni dua mesin masing 640 kilovolt dan empat mesin masing-masing 250 kilovolt.
"Saat siang hari, kami hanya mengoperasikan satu mesin saja yakni 640 kilovolt sedangkan malam hari dua mesin. Mesin-mesin lainya dipakai sebagai cadangan," kata Abraham Aremis.
Ia mengatakan, kebutuhan bahan bakar pembangkit sebanyak 70 ton solar per bulan.
Tokoh agama yang juga Ketua Forum Komunikasi Antar Gereja Boven Digoel, Robertus Sukiswati mengatakan, listrik di wilayahnya telah menyala 24 jam sehari.
"Sejak 2007, listrik menyala terus 24 jam. Sebelumnya, terjadi pemadalam 6 sampai 12 jam sehari," kata Robertus Sukiswati .
Ia mengatakan, pasokan listrik itu tercukupi setelah pemerintah daerah setempat membangun pembangkit listrik sendiri sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pasokan PT PLN.
"Dibandingkan dengan daerah pemekaran lain seperti Mappi atau Asmat, listrik di sini jauh lebih bagus," katanya.
Menurut dia, ketersediaan pasokan listrik yang cukup membuat aktivitas ekonomi warga meningkat dengan tumbuhnya berbagai usaha kecil dan sektor perdagangan.
"Banyak orang mulai membuat kue dan makanan karena listrik sudah tidak padam lagi," katanya.
Bahkan, katanya, usaha pengolahan kayu, telah ada di daerah itu padahal sebelumnya tidak ada sama.
Seorang operator pembangkit listrik di Boven Digoel, Abraham Aremis di Boven Digoel, Sabtu, mengatakan, pembangkit listrik itu mampu memenuhi semua kebutuhan listrik sehingga tidak ada lagi pemadaman.
Untuk mengoperasikan pembangkit itu, katanya, Pemkab Boven Digoel bekerja sama dengan perusahaan swasta dan PT PLN.
Pembangkit itu memiliki enam mesin dengan kapasitas maksimal 1.780 kilovolt yakni dua mesin masing 640 kilovolt dan empat mesin masing-masing 250 kilovolt.
"Saat siang hari, kami hanya mengoperasikan satu mesin saja yakni 640 kilovolt sedangkan malam hari dua mesin. Mesin-mesin lainya dipakai sebagai cadangan," kata Abraham Aremis.
Ia mengatakan, kebutuhan bahan bakar pembangkit sebanyak 70 ton solar per bulan.
Tokoh agama yang juga Ketua Forum Komunikasi Antar Gereja Boven Digoel, Robertus Sukiswati mengatakan, listrik di wilayahnya telah menyala 24 jam sehari.
"Sejak 2007, listrik menyala terus 24 jam. Sebelumnya, terjadi pemadalam 6 sampai 12 jam sehari," kata Robertus Sukiswati .
Ia mengatakan, pasokan listrik itu tercukupi setelah pemerintah daerah setempat membangun pembangkit listrik sendiri sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pasokan PT PLN.
"Dibandingkan dengan daerah pemekaran lain seperti Mappi atau Asmat, listrik di sini jauh lebih bagus," katanya.
Menurut dia, ketersediaan pasokan listrik yang cukup membuat aktivitas ekonomi warga meningkat dengan tumbuhnya berbagai usaha kecil dan sektor perdagangan.
"Banyak orang mulai membuat kue dan makanan karena listrik sudah tidak padam lagi," katanya.
Bahkan, katanya, usaha pengolahan kayu, telah ada di daerah itu padahal sebelumnya tidak ada sama.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !